Kontrak Lump Sum pada Proyek Pemerintah

Kontrak lump sum adalah salah satu jenis kontrak yang juga diterapkan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Baca juga: Arti Kontrak Lump Sum dalam Proyek Konstruksi

Lalu bagaimana kondisi penerapannya?

Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu mengetahui aturan yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pada proyek-proyek pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Perpres tersebut masalah jenis kontrak lump sum diatur pada Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

  1. Lumsum;
  2. Harga Satuan;
  3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
  4. Terima Jadi (Turnkey); dan
  5. Kontrak Payung.

(2) Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

  1. Lumsum;
  2. Waktu Penugasan; dan
  3. Kontrak Payung.

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  2. berorientasi kepada keluaran; dan
  3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Setelah kita membaca Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) di atas, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa jenis kontrak lump sum pada proyek-proyek pemerintah dapat dilaksanakan untuk:

  • Kontrak pengadaan barang.
  • Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi.
  • Kontrak pengadaan jasa lainnya.
  • Kontrak pengadaan jasa konsultansi.

Sedangkan dari Pasal 27 ayat (3) dapat diartikan:

  • Kontrak lump sum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Artinya dalam kontrak ini tidak diperbolehkan adanya variasi pekerjaan, baik itu berupa pekerjaan tambah ataupun pekerjaan kurang. Semua sudah harus ditetapkan pada saat kontrak.
  • Semua risiko yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Penyedia, di mana yang dimaksud Penyedia di sini adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak dengan pihak pemerintah.
  • Orientasi kontrak jenis ini adalah pada produk barang/jasa yang dihasilkan. Pihak Penyedia dibebaskan untuk menggunakan metode dan kemampuan kerja yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan sepanjang hasil produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam batas waktu pelaksanaan yang ada di dalam kontrak. Walaupun demikian, sudah tentu pihak Penyedia juga tidak boleh bekerja semaunya saja, karena pihak Penyedia juga harus mengikuti semua standar dan prosedur yang juga disepakati dalam kontrak dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
  • Pembayaran kepada Penyedia tidak dilakukan sekaligus, tetapi berdasarkan tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang secara detail diatur dalam kontrak, misalnya berapa besar pembayaran untuk uang muka, pembayaran untuk kemajuan pekerjaan, pembayaran setelah serah terima dan setelah masa pemeliharaan.

Baca juga: Keuntungan dan Kerugian Kontrak Lump Sum

Seperti dijelaskan di atas, kontrak jenis lump sum ini tidak diperbolehkan adanya variasi. Lalu bagaimana jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat perbedaan antara kondisi aktual di lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditentukan dalam kontrak.

Apakah kontrak lump sum tetap berlaku dalam kondisi ini?

Tidak ada dalam Perpres tersebut yang menyebut secara langsung tentang hal ini, namun pada Pasal 54 disebutkan jika hal perbedaan tersebut terjadi, maka dapat dilakukan perubahan kontrak yang meliputi: menambah/mengurangi volume pekerjaan, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan.

Namun demikian, jika perubahan-perubahan tersebut di atas mengakibatkan adanya penambahan harga kontrak, maka besarnya penambahan harga kontrak tersebut tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal.

Demikianlah penjelasan tentang kondisi kontrak lump sum yang ada dalam proyek pemerintah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*